Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas

umum.

1. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem

jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya

diwajibkan membayar tol.

1. Jalan ...

PRESIDEN

1. Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol

dengan jalan umum yang ada.

1. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah

badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

1. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan

Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang

pengusahaan jalan tol.

1. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk

penggunaan jalan tol.

1. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan

kendaraan bermotor dengan membayar tol.

1. Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu

yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di

bidang jalan.

Bagian Pertama

Maksud, Tujuan, dan Lingkup