Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan Standar Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk suatu Dewan Standardisasi Nasional selanjutnya disebut Dewan, yang bertugas :

a. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;

b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada PRESIDEN mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran. (2) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan mempunyai fungsi :

a. menyusun dan MENETAPKAN kebijaksanaan nasional standardisasi;

b. menyusun dan MENETAPKAN kebijaksanaan tentang pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran;

c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program standardisasi;

d. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan standardisasi;

e. membina kegiatan dan kerjasama antar instansi teknis di bidang standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran;

f. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan mengevaluasi kegiatan standardisasi;

g. melaksanakan hubungan international, melakukan koordinasi dan sinkronisasi partisipasi instansi teknis dalam berbagai lembaga international dan kerjasama teknis pada tingkat bilateral, regional, dan international untuk standardisasi dan metrologi;

h. menyetujui konsep standar hasil konsensus menjadi standar nasional beserta penomorannya;

i. melaksanakan peranan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antar instansi dan merupakan pusat informasi di bidang standardisasi;

j. menyusun dan mengesahkan prosedur perumusan, kriteria penerapan standar nasional dan kegiatan standardisasi lainnya;

k. MENETAPKAN susunan turunan-turunan dari standar nasional untuk satuan ukuran;

l. MENETAPKAN, mengurus, memelihara dan membina standar nasional untuk satuan ukuran;

m. MENETAPKAN tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;

n. lain-lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran. (3) Dewan dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN.