Pasal 23

(1) Menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum.

(3) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dapat ditarik kembali.

(4) Pemberhentian Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.