Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara

dilarang:

• menggunakan fasilitas negara;
• memobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan kampanye;
• menggunakan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
• menggunakan fasilitas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa:

• sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
• gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
• sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.

(3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).