Pasal 3

Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I meliputi : A. Sebagian Bidang Pengairan yaitu :

1. penyusunan rencana penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah Tingkat I yang bersangkutan, guna dimintakan penetapan Menteri berdasarkan pertimbangan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan;

2. pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;

3. pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi;

4. penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembarian dan pemberian air secara tepat guna;

5. penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi

setempat;

6. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama-beserta bangunan pelengkapnya;

7. pelaksanaan eskploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap;

8. pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang berada di dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

9. perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan- bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya,

10. perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan- bangunan lain daripada yang tersebut pada angka 9 yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi. B. Sebagian Bidang Bina Marga, yaitu :

11. penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. perencanaan teknis dan pembangunan atas :

a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;

b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;

d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional;

3. perencanaan teknis dan pembangunan jalan pada jaringan jalan sekunder di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. pemeliharaan atas :

a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;

d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan yang termasuk dalam jalan Nasional;

5. Penetapan status sebagai jalan Propinsi. Pemerintah Daerah Tingkat I mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk MENETAPKAN dengan Surat Keputusan suatu ruas jalan sebagai jalan Propinsi atas :

a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Daerah Tingkat II;

c. Jalan selain daripada yang tersebut huruf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I;

6. Penetapan status sebagai jalan Kabupaten atas :

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;

b. Jalan lokal primer;

c. Jalan sekunder lain selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;

d. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II,

7. Penetapan status sebagai jalanKotamadya atas:

a. Jalan Arteri Sekunder;

b. Jalan Kolektor Sekunder;

c. Sebagian Bidang Cipta Karya:

1. penyusunan rencana umum tata ruang Daerah Tingkat I beserta program pemanfaatan ruang untuk Daerah Tingkat I atau beberapa dari rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan pengembangan yang wilayahnya merupakan sebagian wilayah Daerah Tingkat II yang berlainan, kecuali Daerah Tingkat I yang mempunyai kepentingan Nasional dan satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan Nasional;

2. penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman yang wilayahnya merupakan sebagian wilayah Daerah Tingkat-II yang berlainan, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasional;

3. pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;

4. pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Tingkat I;

5. pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan, pemanfaatan bangunan gedung;

6. pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis;

7. perencanaan, pengadaan dan pengelolaan air besih yang mencakup kepentingan lebih dari satu Daerah Tingkat II;

8. pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;

9. pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II;

10. koordinasi pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan

pembuangan akhir sampah dan air limbah yang digunakan oleh lebih dari satu Daerah Tingkat II;

11. pembuangan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana drainase perkotaan yang melayani lebih dari satu Daerah Tingkat II.