Pasal 7

(1) Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 1947. (2) Kepada mereka yang menurut peraturan ini berhak menerima tunjangan, tidak diberikan uang kurnia, sedangkan jikalau mereka lebihdahulu telah menerima uang kurnia, maka uang kurnia itu diperhitungkan dengan tunjangan termaksud.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 10 Juni 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan pada tanggal 10 Juni 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO