Pasal 24

(1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar

50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:

• Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1;
• Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
• Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami/Istri

PNS/TNI/POLRI;

• BUMN/BUMD;
• badan yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; dan
• badan hukum swasta selaku pengelola maupun pengguna Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.