Pasal 57

(1) Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i. (21 Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terutang.

(3) Fasilitas...

SK No 142477 A

PRESIDEN

(3) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu.

(4) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan tahun 2035.

(5) Permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan.

(6) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penerbitan surat keterangan bebas. (71 Ketentuan mengenai:

• subjek, bentuk fasilitas, dan kriteria untuk memperoleh;
• prosedurpengajuan permohonan persetujuan;
• prosedur pemberian keputusan persetujuan;
• prosedur pengajuan permohonan pemanfaatan dan/atau penerbitan surat keterangan bebas;
• prosedur pemberian keputusan pemanfaatan dan/atau penerbitan surat keterangan bebas;
• kewajiban dan larangan bagi Wajib Pajak yang memperoleh; dan
• kriteria pencabutan, fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Ketiga. . .

SK No 142420 A

PRESIDEN

Bagian Ketiga Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengecualian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah