Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. peraturan yang ditetapkan 2. Tata Tertib DPRD adalah oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi dan kabupaten/ kota.

2. Kode

PRES IDEN

REPU BLIK INOONESIA

1. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norrna yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Anggota DPRD adalah anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, dan anggota DPRD kota.
3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
4. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
9. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.
10. Hari adalah hari kerja.