Pasal 10

(1) Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagai-mana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), Lembaga Penyiaran Publik Lokal

wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk

penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk penyiaran

televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran

dari Menteri.

(2) Masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-masuk

digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur,

pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran

dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

(3) Setelah melalui masa uji coba dan menyatakan siap untuk

dievaluasi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri

untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

(4) Untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran

dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah dan

KPI yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal

dilarang:

• menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan

masyarakat;

• memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan

penyiaran.

(6) Kriteria ...

PRESIDEN

(6) Kriteria tentang penetapan lulus masa uji coba siaran meliputi:

• persyaratan administratif;

• program siaran; dan

• teknik penyiaran,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(7) Masa uji coba siaran berakhir setelah Lembaga Penyiaran Publik

Lokal :

• dinyatakan lulus oleh tim uji coba siaran karena telah memenuhi

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6);

• dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai

batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk lembaga

penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran

televisi tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (6);

• dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai

batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk lembaga

penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran

televisi telah melanggar ketentuan ayat (5) dan telah diberikan

peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

(8) Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan

penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba

siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

(9) Menteri mencabut keputusan izin penyelenggaraan penyiaran paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan

tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.

(10) Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) atau pencabutan keputusan izin penyelenggaraan penyiaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Pemohon

melalui KPI.

(11) Ketentuan ...

PRESIDEN

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lulus masa uji

coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin