Pasal 27

(1) Untuk pengembangan Usaha Hortikultura sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26:

• Pemerintah Pusat menetapkan persentase portofolio kredit bersubsidi dan/atau penjaminan kredit dari alokasi kredit untuk sektor pertanian;
• Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan anggaran pembangunan untuk subsidi bunga dan/atau asuransi kredit; dan
• Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pagu alokasi anggaran pembangunan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(2) Penetapan ...

(2) Penetapan persentase portofolio kredit bersubsidi,

penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/ atau asuransi kredit, serta penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan Hortikultura sebagai- mana dimaksud pada Pasal 5.

(3) Penetapan persentase portofolio kredit bersubsidi,

penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/ atau asuransi kredit, serta penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.