Pasal 30

(1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• denda administratif; dan
• penutupan sementara.

(2) Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan

Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan/atau Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;

• denda . . .

• denda administratif;
• penutupan sementara;
• pembekuan IUI; dan/atau
• pencabutan IUI.

(3) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• denda administratif;
• penutupan sementara;
• pembekuan IUI; dan/atau
• pencabutan IUI.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam undang- undang.