Pasal 28

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• Menteri;

• gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau

• bupati . . .

• bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.

(3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27.