Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
• pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP;
• Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; dan
• pemekaran daerah.