Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang:

• membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional daerah kabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;

www.peraturan.go.id

2014, No.369 5

• mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah melalui pemerintah daerah provinsi;
• melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala kabupaten/kota;
• memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di kabupaten/kota; dan
• mendayagunakan penyehat tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Bagian Kesatu Umum