Pasal 36

(1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang:

• dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; dan
• dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

(2) Ketentuan pembatasan hanya dapat diberlakukan atas:

• pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Bebas, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup; dan

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.17 22

• pengeluaran barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean atau asal Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

(3) Instansi teknis menetapkan secara khusus ketentuan pembatasan

yang diberlakukan atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Instansi teknis yang menetapkan:

• ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
• ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
• ketentuan pembatasan yang diberlakukan atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan kepada Menteri.

(5) Dalam hal pada saat pemasukan barang tersebut ke Kawasan Bebas

tidak diberlakukan atau mendapatkan pengecualian dari ketentuan larangan dan/atau pembatasan, pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang ditetapkan oleh instansi teknis.

(6) Untuk kemudahan pelayanan terhadap pemberlakuan ketentuan

pembatasan dari instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi teknis dapat melimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Kawasan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan barang-

barang yang dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.