PP
TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Pasal 41
BAB 3 — PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan
konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi perubahan dari:
- kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
- kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
- kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
- kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;
- kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru; atau
- kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.
(2) Perubahan . . .
www.djpp.depkumham.go.id
(2) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan
konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
- sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
- diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan; atau
- cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.
