Pasal 30

(1) Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah

provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.

(2) Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan

kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2 Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi