Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

• menyusun dan menetapkan kebijakan umum nasional dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi;

• menyusun dan menetapkan kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi; dan

• mengembangkan . . .

• mengembangkan Pendidikan Tinggi berdasarkan kebijakan umum, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiri atas:

1. rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;

2. rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan

3. rencana kerja tahunan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

• Kementerian Lain atau LPNK yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;

• Badan Penyelenggara; dan

• Perguruan Tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.