Pasal 40

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• teguran tertulis;

• paksaan pemerintah;

• pembekuan izin lingkungan; atau

• pencabutan izin lingkungan.

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

• penghentian sementara kegiatan;

• pemindahan sarana kegiatan;

• penutupan saluran drainase;

• pembongkaran;

• penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

• penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau

• tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 40

Cukup jelas.