Pasal 36

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan

terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut atas:

• ketentuan mengenai pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan ekosistem gambut; dan

• persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan

pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat

pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Penjelasan Pasal 36

Cukup jelas.