Pasal 28

(1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa Korporasi selain yang berbentuk perusahaan, PJK wajib meminta data dan informasi meliputi:

1. nama;

2. nomor izin dari instansi berwenang;

3. bidang usaha atau kegiatan;

4. alamat kedudukan;

5. tempat dan tanggal pendirian;

6. bentuk badan hukum;

7. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);

8. sumber dana;

9. maksud dan tujuan hubungan usaha Calon Nasabah atau transaksi yang akan dilakukan WIC; dan

10. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan. (2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa yayasan:

11. izin kegiatan yayasan;

12. deskripsi kegiatan yayasan;

13. struktur dan nama pengurus yayasan; dan

14. dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK; b. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi selain perusahaan dan yayasan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum:

15. bukti izin dari instansi yang berwenang;

16. nama Korporasi;

17. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan

18. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; c. untuk Calon Nasabah dan WIC berupa perikatan lainnya (legal arrangement):

19. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;

20. nama perikatan;

21. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jika ada; dan

22. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (legal arrangement) dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.