Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit: a. MENETAPKAN rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi BPR atau BPRS; b. MENETAPKAN kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan

mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi; c. memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; dan d. memastikan bahwa:

1. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR atau BPRS;
2. terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
3. tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; dan
4. kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif.