Pasal 40

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap: a. Pihak Utama dan/atau pejabat eksekutif LPIP; dan b. Pihak Utama dan/atau pejabat eksekutif yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap LPIP pada saat dilakukan penilaian kembali. (2) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan. (3) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama pengurus dan/atau pejabat eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan, rangkap jabatan, dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

(4) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain. (5) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah: a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama dan/atau pejabat eksekutif yang dinilai kembali; b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama dan/atau pejabat eksekutif yang dinilai kembali; c. tanggapan dari Pihak Utama dan/atau pejabat eksekutif yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama dan/atau pejabat eksekutif yang dinilai kembali dengan predikat:

1. lulus; atau
2. tidak lulus. (6) Hasil penilaian kembali bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh LPIP. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kembali Pihak Utama pengendali, Pihak Utama pengurus, dan/atau pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.