Pasal 14

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada

pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3),

ayat (4), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan

OJK ini berupa:

• teguran tertulis; dan/atau

• larangan menjadi pemegang saham, pengendali,

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan

Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun di

sektor jasa keuangan.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif

tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di

sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).