Pasal 11

Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: a. keputusan pemberhentian sementara; dan b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.