Pasal 38

(1) Pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. lembaga dan/atau badan usaha INDONESIA; dan/atau b. lembaga dan/atau badan usaha asing. (2) Pendanaan/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan akad: a. Mudharabah; b. Mudharabah Musytarakah; c. Musyarakah; d. Ijarah; e. Qardh; dan/atau f. akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. (3) Jumlah pendanaan/pembiayaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain yang berasal dari lembaga dan/atau badan usaha INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan/pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun. (4) Jumlah pendanaan/pembiayaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain yang berasal dari lembaga dan/atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan/pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id