Peraturan Badan Nomor 3-pojk-05 Tahun 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LJKNB, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang meliputi: a. Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai usaha perasuransian; b. Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai usaha perasuransian; c. Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai dana pensiun; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan; e. Pergadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Laporan Bulanan LJKNB, selanjutnya disingkat Laporan Bulanan, adalah laporan keuangan yang disusun oleh LJKNB untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 4. Penyampaian Laporan Bulanan Secara Offline adalah penyampaian Laporan Bulanan secara fisik oleh LJKNB dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam compact disc atau media perekaman data elektronik lainnya kepada OJK.

(1) LJKNB wajib menyusun Laporan Bulanan secara benar, lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini. (2) Direksi, komisaris, atau organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan dari LJKNB bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan isi serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan posisi keuangan; b. laporan laba rugi komprehensif; c. laporan perhitungan hasil usaha; d. laporan arus kas; e. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan f. laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya berlaku bagi Dana Pensiun. (6) Bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

(1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. (3) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka OJK berwenang MENETAPKAN tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.

(1) Penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. (2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, LJKNB wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara online melalui alamat email yang ditetapkan oleh OJK. (3) Alamat email LJKNB yang digunakan untuk penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara tertulis kepada OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) LJKNB menunjuk anggota direksi atau pejabat yang setara pada LJKNB yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan. (5) Anggota direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjuk petugas untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan Bulanan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Laporan Bulanan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

(1) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga: a. LJKNB tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1); dan/atau b. OJK tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), maka LJKNB wajib menyampaikan Laporan Bulanan Secara Offline paling lambat pada hari kerja berikutnya. (2) Dalam hal LJKNB mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB wajib segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis. (3) Dalam hal OJK mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengumumkan secara tertulis kepada LJKNB pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.

(1) OJK mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada LJKNB yang melakukan pelanggaran berupa: a. belum menyampaikan Laporan Bulanan; b. telah menyampaikan Laporan Bulanan tetapi terlambat; atau c. menyampaikan Laporan Bulanan tetapi tidak benar dan/atau tidak lengkap. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu: a. teguran tertulis pertama; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. teguran tertulis kedua; dan c. teguran tertulis ketiga. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan jika: a. LJKNB belum menyampaikan Laporan Bulanan; b. LJKNB terlambat menyampaikan Laporan Bulanan; atau c. diketahui Laporan Bulanan tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan jika setelah ditetapkannya teguran tertulis pertama atau kedua, LJKNB: a. belum menyampaikan Laporan Bulanan; atau b. belum menyampaikan perbaikan atas Laporan Bulanan yang oleh OJK dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap. (5) Dalam hal LJKNB telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya teguran tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat: a. MENETAPKAN sanksi administratif berupa teguran tertulis tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); b. mewajibkan anggota direksi atau pejabat yang setara pada LJKNB dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; atau c. menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud, dalam hal LJKNB secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah.

(1) LJKNB berupa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip www.djpp.kemenkumham.go.id

syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode Laporan bulan Agustus 2014 paling lambat akhir bulan berikutnya. (2) LJKNB berupa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode bulan September 2013, Desember 2013, Maret 2014 dan Juni 2014. (3) LJKNB berupa PT ASKES (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode tahun 2013 yaitu hanya untuk bulan Oktober 2013 dan November 2013 paling lambat akhir bulan berikutnya. (4) LJKNB berupa PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), dan PT Taspen (Persero), wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat akhir bulan berikutnya. (5) LJKNB berupa PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Taspen (Persero) tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode bulan September 2013, Desember 2013, Maret 2014 dan Juni 2014. (6) LJKNB berupa Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Perusahaan Penjaminan Kredit, wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode Laporan bulan Agustus 2014 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (7) LJKNB berupa PT Jamsostek (Persero) hanya wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode tahun 2013 yaitu bulan Oktober 2013 dan November 2013 paling lambat akhir bulan berikutnya. (8) LJKNB berupa Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Pegadaian dan Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. (9) Dalam hal jangka waktu terakhir penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku Dana Pensiun tidak wajib menyampaikan daftar investasi bulanan kepada OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan LKJNB tunduk pada Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanannya. (2) Jangka waktu kewajiban penyampaian Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2014 dan periode laporan bulan berikutnya tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan OJK ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan LJKNB, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id