Peraturan Badan Nomor 29-pojk-05-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun

(1) Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut: a. tabungan pada Bank; b. deposito on call pada Bank;

c. deposito berjangka pada Bank; d. sertifikat deposito pada Bank; e. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; f. Surat Berharga Negara; g. saham yang tercatat di Bursa Efek di INDONESIA; h. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di INDONESIA; i. Reksa Dana yang terdiri atas:

1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di INDONESIA; j. MTN; k. efek beragun aset; l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif; m. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di INDONESIA; n. REPO; o. penyertaan langsung di INDONESIA; p. tanah di INDONESIA; q. bangunan di INDONESIA; r. obligasi daerah; dan/atau s. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

(2) Jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah jika terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. (2a) Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk jenis investasi berupa: a. obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; dan b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek. (3) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana Pensiun yang melakukan investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 3, investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n dan investasi pada dana investasi

infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); b. memiliki manajemen risiko yang memadai; dan c. menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK. (2) Investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK; b. jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; d. nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan e. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek INDONESIA atau Bank INDONESIA Scriptless Securities Settlement System (BI- S4).

3. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dan MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 3 dan huruf j, masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. (2) Investasi penyertaan langsung di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. (3) Dana Pensiun dapat melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan ditujukan untuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Pensiun yang dapat melakukan penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. (8) Investasi pada tanah dan/atau bangunan di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 9 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b), dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, huruf g sampai dengan huruf i angka (1), angka (2), dan angka (4), huruf k sampai dengan huruf o, huruf r dan huruf s pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. (2) Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f. (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah seluruh investasi pada: a. MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j atau penyertaan langsung di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o pada satu Pihak masing-masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; b. REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n untuk setiap counterparty dilarang melebihi 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; c. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya

dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; dan d. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf s, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. (4) Ketentuan mengenai batasan investasi penyertaan langsung di INDONESIA pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku bagi penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan. (5) Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN. (6) Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek INDONESIA; b. MTN memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan c. MTN memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK. (6a) Investasi pada obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan

b. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK. (6b) Investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf s wajib yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; b. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK; c. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan d. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastuktur yang telah menghasilkan pendapatan. (7) Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Reksa Dana, efek beragun aset, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan/atau dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, huruf k, huruf l, dan/atau huruf s adalah penyertaan Reksa Dana, efek beragun aset, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan/atau dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. (8) Dihapus.

(9) DPPK yang berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan kekayaan dalam bentuk deposito berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di dalam Arahan Investasi Dana Pensiun tersebut tidak ditetapkan jenis investasi lain, dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi dimaksud pada setiap Bank di daerah tersebut melebihi batas 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun, dengan tetap memperhatikan prinsip penyebaran risiko.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (5), Pasal 14 ayat (6), Pasal 14 ayat (8), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (6a), Pasal 9 ayat (6b), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12, Pasal 16, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4),

Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (3), OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari OJK. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (6a), Pasal 9 ayat (6b), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12, Pasal 16, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (3) maka Dana Pensiun yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan jangka waktu paling lama masing- masing 1 (satu) bulan. (5) Dalam hal OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK dapat MENETAPKAN berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa: a. penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan; b. penurunan hasil penilaian tingkat risiko; c. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau d. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.

Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY