Pasal 26

(1) PPDP wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara

tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PPDP.

(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit mencakup:

• sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;

• identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan PPDP maupun konsumen;
• masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
• sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
• analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
• transparansi informasi kepada konsumen.

(3) Kegiatan usaha PPDP merupakan suatu bentuk

pengembangan atau perluasan kegiatan usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi kriteria:

• tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh PPDP; atau
• telah dilaksanakan sebelumnya oleh PPDP namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada PPDP.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan Risiko pengembangan

atau perluasan kegiatan usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.