Pasal 27

(1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b dilakukan dalam pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

(2) Kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank. (3) Kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai permintaan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada BPR atau BPR Syariah. (4) BPR dan BPR Syariah wajib mematuhi permintaan tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).