Pasal 3

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal

minimum terintegrasi lebih besar dari modal minimum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal

Otoritas Jasa Keuangan menilai Konglomerasi Keuangan

menghadapi risiko yang membutuhkan penyediaan

modal lebih besar.

(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta anggota

Konglomerasi Keuangan yang berpotensi menimbulkan

permasalahan permodalan Konglomerasi Keuangan

untuk meningkatkan modal dan melakukan hal-hal lain

sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai

terdapat kecenderungan penurunan modal yang

berpotensi menyebabkan modal Konglomerasi Keuangan

berada di bawah kewajiban penyediaan modal minimum

terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) atau Pasal 3 ayat (1).