Pasal 26

(1) Bagi BPRS yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS

harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam usulan yang direkomendasikan. (3) Setiap anggota Dewan Komisaris harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.