Pasal 83

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (10 dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 53, Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1)dan ayat (4),Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 84 Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif; (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha. (3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 81 Tahun 2008.