Pasal 70
BAB 6 — DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF BANK, SERTA PEMIMPIN KPBLN
(1) Bank atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), ayat (3), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), ayat (3), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank atau KPBLN yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (4), dan/atau Pasal 65 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), ayat (3), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), ayat (3), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), Bank atau KPBLN dikenai sanksi administratif berupa: a. pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN; b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
(4) Dalam hal Bank atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), ayat (3), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), ayat (4), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), ayat (3), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), pihak utama Bank atau pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.