Pasal 73

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 36, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (5), Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72; Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (3); dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan Bank; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau d. pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 wajib menghitung dan membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aset dimaksud.