Pasal 8

(1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. (2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan

memperhitungkan kerugian Bank selain Bank Sistemik dengan modal Bank selain Bank Sistemik; b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait; c. tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap; d. tidak melakukan atau menunda distribusi laba; e. memperkuat atau menambah modal Bank selain Bank Sistemik termasuk melalui setoran modal; f. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK; g. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; h. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru; i. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank dan/atau pihak lain; j. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor; k. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu; l. menutup jaringan kantor Bank selain Bank Sistemik; m. tidak melakukan transaksi antar bank; n. melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan bank lain; o. mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank selain Bank Sistemik; p. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;

q. menjual Bank selain Bank Sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank selain Bank Sistemik; r. menempatkan pengelola statuter; dan/atau s. tindakan pengawasan lain.