Pasal 2

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib

menempatkan investasi pada SBN:

• bagi perusahaan asuransi jiwa termasuk yang

menyelenggarakan seluruh atau sebagian

usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah

30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah

investasi perusahaan;

• bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan

reasuransi termasuk yang menyelenggarakan

seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip

syariah, paling rendah 20% (dua puluh

persen) dari seluruh jumlah investasi

perusahaan;

• bagi lembaga penjaminan termasuk yang

menyelenggarakan seluruh atau sebagian

usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah

20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah

investasi lembaga penjaminan;

• bagi dana pensiun pemberi kerja paling rendah

30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah

investasi dana pensiun pemberi kerja;

• bagi BPJS Ketenagakerjaan:

1. paling rendah 50% (lima puluh persen) dari

seluruh jumlah investasi Dana Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan; dan

1. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari

seluruh jumlah investasi BPJS

Ketenagakerjaan;

• bagi BPJS Kesehatan paling rendah 30% (tiga

puluh persen) dari seluruh jumlah investasi BPJS

Kesehatan.

(2) Penempatan investasi pada SBN bagi perusahaan

asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a tidak memperhitungkan investasi yang

bersumber dari produk asuransi yang dikaitkan

dengan investasi yang pilihan komposisi

investasinya ditentukan oleh pemegang polis atau

peserta.