Pasal 28

( 1) LHPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan se bagai dasar untuk:

• menghitung kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas terutang atas temuan yang sudah disetujui oleh Kontraktor dalam Pemeriksaan Bersama;
• menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan Bersama; dan
• menerbitkan surat ketetapan pajak PPh Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(6).

(2) Berita acara Pemutakhiran Temuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan/ atau LHPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diadministrasikan oleh:

• ketua sekretariat pada Satgas Pemeriksaan Bersama I; atau
• ketua sekretariat pada Satgas Pemeriksaan Bersama II.

(3) Salinan berita acara Pemutakhiran Temuan

dan/atau LHPB sebagaimana dimaksud pada ayat

(2):

• untuk Satgas Pemeriksaan Bersama I, disampaikan kepada Kontraktor, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Anggaran; atau
• untuk Satgas Pemeriksaan Bersama II, disampaikan kepada Kontraktor, Gubernur Aceh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur J enderal Anggaran, paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal berita acara Pemutakhiran Temuan atau LHPB diterbitkan.

1. Setelah Bagian Ketujuh Belas Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian Kedelapan Belas sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.kemenkeu.go.id

Bagian Kedelapan Belas Sistem Informasi Pemeriksaan Bersama

1. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut: