Pasal 22

(1) Penyajian Informasi Keuangan Daerah dilakukan secara

berkelanjutan minimal untuk:

• mendukung tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan informasi publik;
• melibatkan partisipasi masyarakat/publik;
• mendorong akuntabilitas; dan
• mendorong penggunaan teknologi digital untuk memperkuat pemerintahan.

(2) Penyajian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka pada situs resmi dan berbagai media digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyajian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d memanfaatkan teknologi interoperabilitas terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk berbagipakai data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.