Pasal 12

(1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a minimal memuat informasi pada siklus:

• perencanaan;
• penganggaran;
• pelaksanaan;
• penatausahaan;
• pelaporan; dan
• pertanggungjawaban.

(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) minimal terdiri atas:

• rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara;
• kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah;
• rancangan APBD;
• APBD;
• perubahan APBD;
• laporan data bulanan, terdiri atas:

1. perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan;
2. laporan posisi kas;
3. realisasi APBD bulanan; dan
4. daftar transaksi harian/rekapitulasi transaksi harian;

• laporan realisasi APBD semester I; dan
• laporan keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

1. laporan realisasi anggaran;
2. neraca;
3. laporan operasional;
4. laporan arus kas;
5. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. laporan perubahan ekuitas; dan
7. catatan atas laporan keuangan.

(3) Informasi Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) huruf b minimal memuat:

• data dan informasi kinerja APBD;
• data dan informasi kinerja TKD; dan
• Data Transaksi Pemda.

(4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf c minimal memuat:

• laporan penggunaan dana TKD;
• data non-Keuangan Daerah;
• data dan/atau informasi terkait Desa; dan
• data yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan program nasional.