Pasal 23

(1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Kepala Badan dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyelenggaraan CPP.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan terhadap:

• kelayakan kredit Penyelenggara CPP;
• kinerja Penyalur dalam penyaluran Pinjaman; dan/atau
• hal lain menyangkut penyelenggaraan CPP.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian Subsidi Bunga CPP pada rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

1. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut: