Pasal 9

(1) KPPN menerima dan melakukan penelitian dan pengujian

atas SPM Belanja Subsidi Pajak DTP yang disampaikan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) Penelitian dan pengujian SPM sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian SPM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP.

(4) SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) bersifat pengesahan terhadap pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP.

(5) Batas waktu penyampaian SPM Belanja Subsidi Pajak DTP

kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.