Pasal 18

(1) Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan, melakukan pembahasan bersama untuk melakukan pemetaan dan penyesuaian program/kegiatan dan anggaran berdasarkan Renja K/L, RKA K/L, dan SOTK yang disusun sesuai dengan pagu alokasi anggaran TA 2025.

(2) Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA K/L hasil

pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan Kementerian/Lembaga dimaksud untuk mendapatkan persetujuan.

(3) RKA K/L yang sudah mendapat persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah dilakukan penelaahan menjadi bagian dari daftar hasil penelaahan RKA K/L yang digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(4) Daftar hasil penelaahan RKA K/L sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus diselesaikan paling lambat tanggal 26 November 2024.

(5) Berdasarkan RKA K/L dan Peraturan Presiden mengenai

rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal

Anggaran menyelesaikan persetujuan DIPA TA 2025 paling lambat minggu pertama bulan Desember 2024.

(7) Terhadap RKA K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan reviu aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian/Lembaga setelah DIPA ditetapkan dengan ketentuan hasil reviu diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 2025.