Pasal 9

(1) Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun

anggaran 2023 kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(2) Penyaluran Kurang Bayar DBH kepada Daerah

provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.