Pasal 5

(1) Pinjaman Dana SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) diberikan kepada:

• BUMN;
• BUMD;
• Pemerintah Daerah; dan/atau
• BHL, yang mendapatkan penugasan Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan nasional.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penugasan yang masih berlaku berupa surat ketetapan dan/atau surat keputusan penunjukan penugasan oleh pejabat berwenang dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat ketetapan dan/atau surat keputusan penunjukan

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan minimal oleh menteri sesuai dengan kewenangannya.