PMK TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2024TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI

OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH OLEH

PEMERINTAH DAERAH

A. FORMULA PERHITUNGAN RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (DEBT

SERVICE COVERAGE RATIO/DSCR)

Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali Pembiayaan Utang Daerah yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

yang dijabarkan sebagai berikut:

Formula Perhitungan DSCR Provinsi Formula perhitungan DSCR Provinsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil Otsus = Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) BP = Belanja Pegawai PP = Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk Biaya Lain terkait Pembiayaan Utang Daerah

Pendapatan Provinsi yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta

mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Provinsi, yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk:

10% (sepuluh persen) pajak kendaraan bermotor, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan
50% (lima puluh persen) pajak rokok, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu:

DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
DAU dukungan bidang pendidikan;
DAU dukungan bidang kesehatan; dan
DAU dukungan bidang pekerjaan umum.

Dana Bagi Hasil (DBH), tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu:

DBH cukai hasil tembakau;
DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus; dan
DBH perkebunan sawit.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana otonomi khusus provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum.
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.
Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari:

DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
DAK Nonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
DAK Nonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah

Pokok Pinjaman (PP) merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembayaran pembentukan dana cadangan obligasi daerah, dan/atau sukuk daerah,

pembayaran pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan.

Belanja Bunga (BB) merupakan bunga dan/atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan.
Formula Perhitungan DSCR Kabupaten/Kota Formula perhitungan DSCR Kabupaten/Kota secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil Otsus = Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) ADD = Alokasi Dana Desa BP = Belanja Pegawai PP = Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk biaya lain terkait Pembiayaan Utang Daerah

Pendapatan Kabupaten/Kota yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk:

10% (sepuluh persen) Pajak Air Tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah;
10% (sepuluh persen) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Lisrik atau Pajak Penerangan Jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum;
10% (sepuluh persen) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan

jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

DAU tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu:

DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
DAU dukungan bidang pendidikan;
DAU dukungan bidang kesehatan; dan
DAU dukungan bidang pekerjaan umum.

DBH, tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu:

DBH cukai hasil tembakau;
tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus; dan
DBH perkebunan sawit.

Otsus merupakan dana otonomi khusus kabupaten/kota yang berada di provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum.
Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD), tidak termasuk:

10% (sepuluh persen) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Provinsi yang dialokasikan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
50% (lima puluh persen) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

LLPS tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional.
Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
BP merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari:

DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
DAK Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
DAK Nonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
DAK Nonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.

PP merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembentukan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan.
BB merupakan bunga dan/atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan
Data Perhitungan DSCR

Perhitungan DSCR dilakukan dengan menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun t-1 sebelum rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang telah diaudit.
Dalam hal data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun t-1 sebelum rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat digunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun t-1 sebelum rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang belum diaudit atau data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun berkenaan.

B. FORMAT SURAT USULAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH ATAU

SUKUK DAERAH

(KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ... (1) ... (5)..., ...........(6)........ Sifat : ... (2) Lampiran : ... (3) Berkas Hal : Usulan Rencana Penerbitan ...(4)...

Yth. ...(7)... Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah Dan Sukuk Daerah, dengan ini kami mengusulkan rencana penerbitan ...(8)... bagi pembiayaan ...(9)..., untuk dapat disetujui.

Sebagai bahan penilaian, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
... dst.... (10)...

Dokumen yang dilampirkan di atas telah disusun dengan lengkap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota ...(11)...

................(12)................

.................................(13)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT USULAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

DAN/ATAU SUKUK DAERAH

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan Nomor Surat Usulan Rencana Penerbitan Obligasi

Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(2) Diisi Sifat Surat.

(3) Diisi jumlah lampiran dokumen.

(4) Diisi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(5) Diisi tempat Surat Usulan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah

dan/atau Sukuk Daerah dibuat dan ditandatangani.

(6) Diisi tanggal Surat Usulan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah

dan/atau Sukuk Daerah dibuat dan ditandatangani.

(7) Diisi tujuan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia atau

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (dalam hal usulan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah).

(8) Diisi Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(9) Diisi tujuan pembiayaan dengan nama kegiatan yang akan

dilaksanakan.

(10) Diisi dengan daftar dokumen kelengkapan yang disampaikan sesuai

dengan ketentuan persyaratan pengusulan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(11) Diisi nama daerah.

(12) Diisi tanda tangan Kepala Daerah.

(13) Diisi nama Kepala Daerah.

C. FORMAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Kerangka acuan kegiatan disusun setelah studi kelayakan kegiatan dibuat dan merupakan gambarang rinci mengenai rancangan pelaksanaan kegiatan, ketentuan arahan dalam melaksanakan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan rencana pembayaran Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Dokumen kerangka acuan kegiatan dibuat secara rinci dan paling kurang memuat:

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

......(1)......

A. PENDAHULUAN

(pada bagian ini, harus dijabarkan informasi awal dan paling kurang memuat)

Latar belakang ..............................(2).......
Maksud dan tujuan ......................(3).......
Sasaran yang ingin dicapai ...........(4)........

B. LINGKUP KEGIATAN

(pada bagian ini, harus dijabarkan informasi mengenai rincian kegiatan dan paling kurang memuat)

Ringkasan kegiatan ...................... (5).......
Volume dan skala kegiatan ...........(6).......
Jenis konstruksi dan/atau sarana prasarana ......................(7)......

C. MANAJEMEN DAN ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

..............(8)............

D. METODE DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN ..............(9)............

E. RENCANA ALOKASI ANGGARAN ..............(10)............

F. PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

(pada bagian ini, harus dijabarkan rencana penerimaan, belanja, dan pembiayaan mulai tahun Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan sampai dengan tahun pelunasan pokok Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah)

Sumber penerimaan APBD ..............(11).......
Proyeksi belanja APBD ....................(12).......
Proyeksi pembiayaan APBD .............(13).......

G. PENGADAAN BARANG DAN JASA ........(14)............

H. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN .....(15)............

Mengetahui, PA/KPA ....................(16)...................

....................(17)...................

.......................................(18)

PETUNJUK PENGISIAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

NO. URAIAN ISIAN

(1) Diisi nama kegiatan yang akan dilaksanakan.

(2) Diisi informasi awal terkait dasar hukum, tugas fungsi, serta

mengenai kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada bagian ini juga perlu menggambarkan kebutuhan akan diadakannya kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(3) Diisi dengan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

pelaksanaan kegiatan yang merupakan penyelesaian permasalahan atau peningkatan kondisi yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menggambarkan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan.

(4) Diisi gambaran umum kondisi yang diharapkan tercapai beserta

parameter untuk mengukur keberhasilan secara umum.

(5) Diisi gambaran tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan yang

mencakup studi, perancanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan sebagainya. Ruang lingkup kegiatan perlu diuraikan dari kegiatan umum ke kegiatan yang lebih khusus dan rinci sehingga dapat menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

(6) Diisi gambaran umum mengenai besarnya kegiatan dengan ukuran

kuantitatif dengan unsur-unsur yang terkait kegiatan. Unsur-unsur ini misalnya luas tanah, luas dasar bangunan, dan sebagainya.

(7) Diisi mengenai bentuk konstruksi dan/atau sarana dan prasarana

beserta penjelasan rinci secara teknis.

(8) Diisi manajemen kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan yang

bersifat teknis, administrasi, dan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan. Organisasi pelaksana kegiatan berisi struktur organisasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta bentuk tanggung jawab dari para pihak tersebut dalam pelaksanaan kegiatan.

(9) Diisi gambaran umum terkait teknik yang digunakan untuk

mengimplementasikan kegiatan sehingga dapat menghasilkan penerimaan dan output sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. Serta tata cara dan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan merinci pada bagian-bagian kegiatan sehingga rencana kegiatan dapat diimplementasikan secara terorganisir.

(10) Diisi penjelasan mengenai perkiraan biaya serta rencana penggunaan

dana yang didapatkan dari hasil penerbitan Obligasi Daerah

dan/atau Sukuk Daerah. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai jadwal pembiayaan dan sumber dana serta

(11) Diisi proyeksi penerimaan APBD termasuk dari Obligasi Daerah

dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan dan proyeksi penerimaan dari kegiatan yang dibiayai Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(12) Diisi proyeksi belanja APBD termasuk proyeksi pembayaran kupon

Obligasi Daerah atau imbalan Sukuk Daerah

(13) Diisi proyeksi pembiayaan APBD termasuk proyeksi pembentukan

dana cadangan daerah dan proyeksi pembayaran pokok Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(14) Diisi penjelasan rencana pengadaan barang dan jasa serta

mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mencantumkan pula data tentang sumber-sumber barang dan/atau jasa alternatifnya.

(15) Diisi rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang berisi alokasi waktu

yang terbagi dalam masing-masing bagian kegiatan.

(16) Diisi pelaksana kegiatan (institusi atau dinas, dll.)

(17) Diisi tanda tangan PA/KPA pelaksana kegiatan (institusi atau dinas,

dll.)

(18) Diisi nama PA/KPA pelaksana kegiatan (institusi atau dinas, dll.)

D. RINCIAN STRUKTUR ORGANISASI, PERANGKAT KERJA, DAN SUMBER

DAYA MANUSIA UNIT PENGELOLA OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK

DAERAH

Uraian Unit Pengelola No. Obligasi Daerah atau Dokumen Keterangan Sukuk Daerah

Struktur Daerah Peraturan/Regulasi (a.l. Struktur organisasi unit dasar hukum pengelola Obligasi Daerah pembentukan unit dan/atau Sukuk Daerah organisasi) terdiri dari fungsi front office, fungsi middle office, dan fungsi back office yang terpisah. Sumber Daya Manusia yang menduduki jabatan sampai dengan Kepala Subbagian/Kepala Seksi minimal berpendidikan Sarjana (S1) sesuai bidang yang dipersyaratkan.
Perangkat Kerja 1. Standart Operating - System (SOP)
Uraian jabatan
Sumber Daya Manusia

Fungsi Front Office Daftar nama Pejabat/ Daftar tersebut memuat bertugas: Pegawai yang informasi sekurang- Penerbitan Obligasi dicalonkan/ditetapkan kurangnya: nama, riwayat Daerah dan/atau oleh pejabat yang pendidikan, dan Sukuk Daerah, berwenang diklat/pelatihan yang pernah penjualan Obligasi diikuti sesuai yang Daerah dan/atau dipersyaratkan. Sukuk Daerah Pendidikan: Pejabat/pegawai yang melalui lelang untuk a. copy ijazah S1 di diusulkan sekurang- penjualan kembali, bidang Ekonomi/ kurangnya satu orang dan pembelian Keuangan; memiliki latar belakang kembali Obligasi pendidikan sarjana di bidang Daerah dan/atau yang dipersyaratkan. Sukuk Daerah b. copy sertifikat Seluruh materi sebelum jatuh tempo. diklat/pelatihan diklat/pelatihan yang sesuai yang dipersyaratkan harus dipersyaratkan. dipenuhi oleh unit fungsi front office. Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat Masing-masing materi: pejabat/pegawai pada fungsi

pengelolaan front office tidak harus keuangan daerah; mengikuti seluruh
manajemen diklat/pelatihan dengan keuangan; materi yang sesuai dengan
manajemen utang; persyaratan.
pasar modal;

Uraian Unit Pengelola No. Obligasi Daerah atau Dokumen Keterangan Sukuk Daerah

pengadaan barang /jasa pemerintah;
studi kelayakan proyek; dan
perjanjian dan kontrak.

Fungsi Middle Office Daftar nama Pejabat/ Daftar tersebut memuat bertugas: Pegawai yang informasi sekurang- Penetapan strategi dicalonkan/ditetapkan kurangnya: nama, riwayat dan kebijakan oleh pejabat yang pendidikan, dan pengelolaan Obligasi berwenang diklat/pelatihan yang pernah Daerah dan/atau diikuti sesuai yang Sukuk Daerah dipersyaratkan. termasuk kebijakan Pendidikan: Dua bidang pendidikan yang pengendalian risiko, a. copy ijazah S1 di dipersyaratkan harus serta perencanaan bidang Ekonomi/ dipenuhi oleh unit fungsi dan penetapan Keuangan/Statistik; middle office. struktur portofolio dan pinjaman daerah. b. copy ijazah S1 di Pejabat/pegawai yang bidang Hukum. diusulkan sekurang- kurangnya satu orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang yang dipersyaratkan.
copy sertifikat Seluruh materi diklat/pelatihan diklat/pelatihan yang sesuai yang dipersyaratkan harus dipersyaratkan. dipenuhi oleh unit fungsi middle office. Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat Masing-masing materi: pejabat/pegawai pada fungsi

pengelolaan middle office tidak harus keuangan daerah; mengikuti seluruh
manajemen diklat/pelatihan dengan keuangan; materi yang sesuai dengan
manajemen utang; persyaratan.
pasar modal;
legal drafting; dan
perjanjian dan kontrak

Fungsi Back Office Daftar nama Pejabat/ Daftar tersebut memuat bertugas: Pegawai yang informasi sekurang- Pelunasan pada saat dicalonkan/ditetapkan kurangnya: nama, riwayat jatuh tempo dan oleh pejabat yang pendidikan, dan pertanggung berwenang diklat/pelatihan yang pernah jawaban. diikuti sesuai yang dipersyaratkan. Pendidikan: Dua bidang pendidikan yang dipersyaratkan harus

Uraian Unit Pengelola No. Obligasi Daerah atau Dokumen Keterangan Sukuk Daerah

copy ijazah S1 di dipenuhi oleh unit fungsi bidang Akuntansi; back office. dan
copy ijazah S1 di Pejabat/pegawai yang bidang Keuangan. diusulkan sekurang- kurangnya satu orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang yang dipersyaratkan.
copy sertifikat Seluruh materi diklat/pelatihan diklat/pelatihan yang sesuai yang dipersyaratkan harus dipersyaratkan. dipenuhi oleh unit fungsi back office. Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat Masing-masing materi: pejabat/pegawai pada fungsi

akuntansi back office tidak harus pemerintahan; mengikuti seluruh
pengelolaan diklat/pelatihan dengan keuangan daerah; materi yang sesuai dengan
bendahara persyaratan. pengeluaran;
manajemen utang;
pasar modal; dan
perjanjian dan kontrak

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

← Pasal 39 Lihat Peraturan Lengkap