Pasal 20

(1) Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

diatur dengan Perkada.

(2) Kepala Daerah menyampaikan Perkada mengenai

penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada otoritas di bidang Pasar Modal sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Perkada mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau

Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• jumlah maksimal nilai nominal yang akan diterbitkan;
• penggunaan dana;
• tanggung jawab pembayaran pokok dan bunga atau kupon;
• metode penerbitan melalui penawaran umum;
• jadwal penerbitan; dan
• tenor atau jangka waktu.

(4) Khusus untuk Sukuk Daerah, selain mencantumkan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambahkan informasi mengenai:

• aset yang mendasari penerbitan Sukuk Daerah; dan
• Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Daerah.

(5) Dalam hal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, Perkada mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus memuat ketentuan mengenai jadwal penerbitan tahunan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Bagian Keempat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum