Pasal 15

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh

persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

• kenaikan NJOP hasil Penilaian PBB-P2;
• bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
• klasterisasi NJOP dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Kepala Daerah.