Pasal 14

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

dan:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
• menteri/pimpinan lembaga terkait secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Dalam hal diperlukan pendalaman informasi dan/atau

pengecekan secara fisik, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung ke Daerah bersangkutan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan keberlanjutan dukungan Sinergi Pendanaan.